Pro kontra rencana pemerintah menaikan harga BBM seolah membuat ubun-ubun kita menguap. Konon rencana ini membuat banyak orang megap-megap khususnya masyarakat kecil. Ibarat sebentar lagi kiamat. Rakyat kecil banyak terpukul. Nelayan menjerit, tukang ojek menjerit, bahkan indutri rumahan ikut menjerit. Harga BBM bersubsidi yang kini bertengger di 4500 rupiah perliter akan dinaikkan menjadi 6000 rupiah per liter. Bagi pemerintah harga itu terlampau kecil dibanding dibanyak negara-negara lain di dunia, apalagi harga minyak dunia terus merangkak naik. Ini mungkin alasan klasik pemerintah sejak dahulu kala. Setiap kali harga BBM akan naik, pemerintah pasti akan melontarkan alasan yang sama.
Banyak dari orang-orang pintar negeri ini menanggap pemerintah mengada-ada. Mereka menyodorkan pertanyaan berbeda terkait peenolakan itu seperti, “Bukankah Indonesia juga menjadi penghasil minyak?” Bukankah cadangan sumber daya alam masih melimpah ruah? Entah berapa angka-angkanya riilnya cadangan itu. Hitungan-hitungan ekonomi ini memang menjadi topik pembahasan para wakil rakyat. Dan lagi-lagi menuai pro dan kontra. Televisi mempertontonkan kita terbelahnya pendapat anggata dewan. Sebagai pembanding media menyuguhkan simpulan-simpulan para pakar dan ekonom yang menganggap BBM belum saatnya naik. Mereka berdebat penuh tentang hitungan makro dan hitungan mikro ekonomi, yang sekali lagi menganggap pemerintah tak memberi alasan riil soal rencana itu.
Di tengah perdebatan sengit saat ini, tentu saja sejarah kembali mengingatkaan kita, dimana di penghujung tahun kepemimpinan SBY periode pertama, pemerintah sempat menaikkan harga BBM. Bahkan, jika tidak salah ingat, saat itu BBM seharga 6000 rupiah sudah resmi diberlakukan dan rakyat telah membelinya selama beberapa bulan.
Gejolak kenaikan harga BBM saat itu juga sempat terjadi, tapi tak separah penolakan saat ini. Entah mengapa, apakah karena ketika itu pemerintah tengah berspekulasi atau tengah memainkan politik “gantung”? Memainkan perasaan rakyat dengan harapan kembali bisa dipilih di periode ke dua? Atau memang rakyat benar-benar masih mencintai SBY sehingga tidak peduli dengan kenaikan harga itu? Atau apakah rakyat memang masih sangat jujur, jika harga 6000 rupiah memang masih dapat dijangkau.
Lantas mengapa saat pemerintahan SBY akan kembali menaikan harga 6000 rupiah per liter, begitu besar dan lantang banyak penolakan itu? Ada yang berspekulasi SBY tidak lagi pusing karena sudah dua periode memimpin. SBY antek neolib, atau ada pula pendapat pengamat sikap tidak populis SBY ini sebuah gejala kecintaan rakyat para pemerintahan SBY sudah mulai luntur? Atau ada pula pendapat selanjutnya bahwa citra positif pemerintah saat ini telah luntur seiring menjamurnya para pakar partisan, ekonom partisan, pengamat partisan, pemerintah partisan, atau media dan televisi-televisi partisan? hehehe..entahlah
Berbagai alasan dan sangkalan boleh-boleh saja menyeruak. Boleh saja meluber menjadi konsumsi dan opini publik saat ini, meski banyak dari orang-orang Indonesia menyangsikan hitungan matematis para ekonom partisan tadi, karena sudah berbaur sangat politis. Yang jelas, belum lagi kenaikan BBM berlaku, sudah melahirkan banyak kontroversi di kehidupan sehari-hari kita kini, dimana ada rasa was-was, harga barang sudah duluan naik, ada aksi borong BBM, ada oknum polisi/ TNI yang timbun BBM, ada demo dimana-mana, ada penjarahan toko, ada pembakaran mobil dinas, ada polisi beringas pukuli mahasiswa, ada mahasiswa beringas lempari polisi, ada penomena tentara keluar barak, ada adu urat leher para politisi, ada darah, keringat, ada kemiskinan.
Nah, jauh sebelum hiruk pikuk protes terhadap istana saat ini, saya dan mungkin warga di Kendari sudah terbiasa dengan penomena kelangkaan BBM.
Saya dengan mudah menemukan antrian truk-truk bejubel di seluruh SPBU di Kota Kendari. Para sopir seolah sudah akrab dengan antraian ini. Mereka sabar menunggu pengisian bahan bakar. Mereka sudah ada yang sejak malam memarkir kendaraan mereka di jalan.
Saya mempunyai kerabat beberapa sopir sopir truk khusus pengangklut pasir dan tanah timbunan. Mereka mengaku sudah tiga tahun merana dengan kondisi antrian di SPBU. Ini tak sama dengan kondisi Tiga tahun lalu, dimana antrian sangat longgar, antrian solar bisa hanya lima belas menit sampai setengah jam paling lama di SPBU. Kondisi ini diperolehnya lagi saat ini , dimana antrian sangat padat. sopir terpaksa menunggu seharian penuh demi mendapatkan isian jatah solar.
Antrian yang lama tentu memiliki dampak ekonomi sistemik pada sopir. Pendapatan dari pekerjaan sopir menurun tajam, apalagi di tengah permintaan pekerjaan angkutan seperti pasir dan timbunan tanan yang cukup banyak. Membuat mereka tidak leluasa untuk bergerak.
Para sopir bernostalgia, dimana tiga tahun lalu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Semua itu sudah dengan lembur tambahan. Setoran ke pemilik mobil pun lancar. Tapi kini semua tinggal harapan. Mereka berharap kondisi kelangkaan solar ini bisa berlalu.
Tak hanya sopir pasir yang mengalami kondisi miris itu. Para sopir pengangkut sampah juga mengalami hal serupa. Sampah-sampah dalam kota terkadang harus ditinggal tak terurus /terbengkalai akibat armada sampah harus antri di SPBU. Saat melintas ke SPBU mobil-mobil ‘pasukan kuning’ Nampak terparkir seperti ular. Di SPBU tapak kuda bay pass kendari antrian truk dan mobil yang menggunakan solar ‘mengular’ hingga 2 KM panjangnya. Kondisi yang sama juga di seluruh kabupaten di Sulawesi Tenggara. Seperti di Kabupaten Kolaka, Konawe Utara, Bombana, Konawe, Buton dan Kolaka Utara.
Seorang sopir mengaku terpaksa menginap di SPBU hanya untuk menunggu antrian solar. “Saya terpaksa bawa bekal dari rumah,”kata miris. Sebagain besar para sopir merasa lelah dengan kondisi tersebut.Antrian yang panjang ini memang bukan tanpa sebab, bukan pula karena krisis BBM belanda negeri ini. Tapi permainan mafia tambang telah merenggut hak-hak para pekerja sector jasa angkutan di negeri ini. Bisnis solar yang didalangi oknum polisi dan TNI menjadi penyebab utama yang memicu parahnya kelangkaan solar seluruh daerah di Sultra. Stok solar seolah tidak ada cukupnya. Dari informasi kebutuhan solar di Sultra melonjak seiring eksploitasi tambang. Diperkirakan sampai 400.000 ribu kiloliter per bulannya. Sebuah angka yang fantastis dalam satu dekade belakangan. Kondisi ini dimanfaatkan para oknum-oknum dari kelas pebisnis yang umumnya dibekingi oknum aparat.
Saya menemui seorang rekan lama. Ia kini berbisnis solar untuk dijual ke industry tambang. Harga solar subsidi yang normal di jual dengan dua kali harga biasa. Harga normal solar dipasaran mencapai Rp 4500 rupiah solar per litare, di jual dengan kisaran Rp 7000- Rp 10.000 per liter ke perusahaan tambang. Kebutuhan solar di industri tambang memang cukup besar sehingga perusahaan-perusahaan tambang tidak ragu untuk membeli solar eceran tersebut.
“Dari pada perusahaan membeli solar harga subsidi yang jumlahnya dibatasi, lebih baik mereka membeli ke pengecer,”katanya, pengecer yang selama ini mendroping solar untuk industry. Ia memberikan informasi terkait lika-liku bisnis barunya itu. Darinya pula saya mengetahui jika Ia hanya menjalankan bisnis seorang anggota TNI di Kendari. Ia menggunakan kendaraan sejenis feroza yang tangkinya diubah dengan kapasaitas 300 liter. Ia pun mengitari seluruh SPBU untuk melakukan pengisian. Modus yang sederhana tapi efektif. “Hanya saja penuh resiko untuk ditangkap petugas,”katanya.
“Tapi Alhamdulillah sudah setahun berbisnis solar ‘illegal’ itu Saya belum pernah tertangkap. Mungkin mereka tau (polisi) kalo saya ini dibeking oknum TNI,”ujarnya sambil tersenyum. Dalam liputan media massa local, polisi telah banyak menangkap para pelaku dari oknum polisi dan tentara. Bahkan polisi membongkar jaringan mafia solar illegal ini dalam modus menimbun solar di sebuah bungker yang dibuat khusus oleh pemiliknya. Sayang kasus-kasus seperti ini hanya menjerat para pengecer, sebaliknya para pemilik usaha solar seperti oknum petugas tidak terjangkau hukum.
Jadi naik atau turun harga BBM akan sama saja akan menyusahkan rakyat manakala pengawasan dan penegakan hukum tidak dijalankan para penegak hukum. Dan yang terpenting rakyat pun tidak harus mengangkangi aturan yang merugikan rakyat lainnya.
Hilangnya moral dan nurani mmemang telah membuat bangsa ini jatuh ke jurang kemiskinan. Pemerintah, penegak hokum, politisi, pemilik media, ekonom, pengacara, mahasiswa dan semua yang ada dinegeri ini tak lagi saling percaya. Jaminan penegakan hokum dan kondisi moral semua elemen negeri ini termasuk rakyat ternyata telah tersandera dengan sikap korup.
Sungguh sebuah dilema, sungguh sebuah distorsi. Setidaknya begitulah simpulan awal saya.