Festival Benua, Save Our Culture Tolaki

Laju perkembangan dunia dan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini tidak luput dari dampak negatif terhadap kesenian dan budaya lokal sebagai karakter bangsa. Realita saat ini menunjukkan kurangnya apresiasi para pemuda terhadap kesenian dan budaya asli milik Indonesia pada umumnya dan suku Tolaki pada khususnya di Kabupaten Konawe Selatan. Situasi ini lebih diperkeruh lagi dengan akulturasi budaya yang dibawa oleh banyaknya pendatang ke daerah ini dan budaya asing yang dapat berdampak pada perubahan paradigma, sikap dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Masuknya budaya barat yang mendapat respon positif dari kalangan remaja tanpa adanya filter dan penyeimbang dari budaya lokal mengakibatkan para remaja, pemuda dan sebagian besar masyarakat mengalami kerancuan dalam memahami dan membedakan antara budaya asli milik Indonesia dengan budaya asing. Adat istiadat budaya suku Tolaki, yang semestinya kita lestarikan kini tenggelam di tengah-tengah begitu kuatnya arus budaya asing yang masuk hingga ke pelosok-pelosok desa. Ditemukan fakta bahwa hanya sedikit saja jumlah remaja ataupun pemuda yang bisa membawakan/melestarikan adat tradisional. Kita lihat saja, jarang sekali anak-anak sekarang yang bermain-permainan daerah, yang meraka tahu hanya permainan modern seperti game playstation(PS). Itu contoh yang sangat buruk bagi Indonesia khususnya masyarakat Tolaki.

Bukan hanya itu banyaknya kebudayaan Indonesia yang diclaim oleh negara lain pun menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, kurang proteksi dan jarangnya ditampilkan suatu kebudayaan, tersebutlah yang menyebabkan Indonesia telah kehilangan banyak budaya atau di claim oleh negara lain.

Tentang Budaya Tolaki di Benua

Berdasarkan studi etnografi, hampir semua suku bangsa di muka bumi ini meliputi daerah tropis atau daerah kutub, baik yang bermukim di pedalaman maupun di daerah-daerah pesisir, seluruh atau separuhnya menggantungkan diri pada sumber daya alam sekitarnya. Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya yang berfungsi sebagai basis ekonomi dan kultural (liebenstraum) bagi kelompok-kelompok suku bangsa tersebut. Karena itulah dalam kenyataanya ditemukan fakta dalam kebudayaan setiap suku bangsa selalu memiliki mitologi-mitologi, legenda , atau pun cerita-cerita rakyat yang berisikan atau mengisahkan tentang keterkaitan suatu suku bangsa dengan sumber daya alamnya.

Tolaki merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki keterkaitan yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam khususnya hasil pertanian dan sumber pangan lokal lainnya. Hal ini sebagaimana dilukiskan dalam mitologi yang mengisahkan asal usul orang tolaki atas tanah. Mitologi seperti ini banyak terdapat pada kelompok suku bangsa lainnya yang menunjukkan karakteristik yang khas, seperti juga yang terdapat pada suku bangsa tolaki di Benua.

Sarlan Adi Jaya, Antropolog Universitas Halu Oleo menjelaskan bagi orang Tolaki , merawat budaya adalah merawat kehidupan yang merupakan berkah yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada mereka. Tanah tidak hanya dipandang sebagai kumpulan gundukan tempat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan lainnya tumbuh dalam sebuah kawasan. Tanah mengandung nilai yang sangat kompleks, meliputi ekonomi, nilai budaya, maupun nilai religi. Nilai ekonomi yakni hasil tanah memberi manfaat ekonomi bagi orang Tolaki untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya melalui berbagai model pengelolaan dan pemamfaatan lahan dan hasil-hasilnya, seperti berladang, menanam aneka tanaman padi dan menanam tanaman jangka panjang  seperti kelapa,  cengkeh, kakao, durian dan lain-lain.

Tanah dan isinya merupakan ruang ekspresi kultural orang  Tolaki . Hal ini nampak dari berbagai praktek kebudayaan dan adat istiadat orang Tolaki, meliputi bidang mata pencaharian yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling pokok; penggunaan hasil alam seperti  untuk penyelenggaraan perkawinan yang menggunakan tanah yang didalamnya terdapat rotan, sirih dan pinang sebagai mahar adat perkawinan. Sedangkan dalam nilai religius yakni berupa kepercayaan orang Tolaki yang menyakini, bahwa tanah dan segala isinya adalah karunia Tuhan Yanga Maha Esa yang diwujudkan dalam praktek kebudayaan seperti tradisi membuka lahan baru untuk meminta kepada pemilik tanah agar diberi kesuburan.

Praktik kebudayaan itu masih hidup hingga kini di Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan yang salah satunya adalah ritual Lulo Ngganda dan Ritual Mosehe Ndiolu.

Dalam konteks inilah Kolektif kerja Masyarakat Adat Tolaki Benua, Pemerintah Kecamatan Benua, Komunitas Ruruhi Project dan Walhi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Festival Benua bertemakan “ Save Our Culture” yang diselenggarakan pada 1-24 Desember 2018 di Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam Festival Benua 2017 ini dibagi 2 sesi kegiatan, yakni tanggal 1-4 Desember 2018 berupa kegiatan ritual Lulo Ngganda. Dan tanggal 23-24 Desember 2018   berupa  kegiatan prosesi adat istiadat dan budaya berupa seni dan olah raga tradisional suku Tolaki. Pengunjung akan memperoleh pengetahuan tentang budaya Tolaki sebagai sebuah tradisi yang dapat mendapat referensi budaya local di Bumi Sulawesi Tenggara. Degan penyelenggaraan Festival Benua diharapkan dapat menjadi salah satu alat dalam merawat dan melestarikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal dan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat melalui industri pariwisata di Kabupaten Konawe Selatan.

Tentang Ritual Lulo Ngganda

Lulo artinya goyang, Ngganda asal kata kanda/gendang. Lulo Ngganda artinya lulo yang diancang-ancang ke atas sambil mengikuti irama gendang. Ketua Lembaga Adat Tolaki Kecamatan Benua, menjelaskan, lulo Ngganda menurut orang tolaki khususnya di Kecamatan Benua sudah ada sejak dunia pertama sampai sekarang. Dunia  pertama artinya, sebelum tenggelam dunia ini, yakni sebelum jaman Firaun. Lulo Ngganda semula adalah menggunakan gendang-gendang tanah, setelah ini adalah gendang yang dasarnya dari pelepah daun, sekarang adalah kayu yang namanya poli’o.

Lulo ngganda dilaksanakan setiap setahun sekali sebagai upacara pesta tahunan yaitu satu tahun berlalu dan memohon kepada Allah SWT agar tahun berikutnya panen menghasilkan hasil yang lebih banyak. Dahulu lulongganda ada 7 macam, tapi dalam perjalanan waktu kini tinggal 5 macam, itu pun yang lazim dipakai di Benua tinggal 3 macam lulo, yakni pertama Lulo Ngganda Titiisu, kedua Lulo Ngganda Kolialiangako, dan Lulo Ngganda polerusi. ada pun yang keempat, Lulongganda Watolengga dan Lulongganda Leseahoa sudah tidak digunakan karena sudah tidak ada yang orang tolaki bisa mempraktikkan.

Lulongganda Titiisu menurut orang Tolaki Benua adalah dewa padi, burung Titiisu adalah jenis burung puyu yang hidup di tengah-tengah padi saat musim padi hinbgga menjelang panen padi. Lulo Ngganda Kolialiangako artinya ritual lulo yang dilakukan saat hendak  membuka hutan yang didominasi dengan kayu-kayu besar. Jadi kolialiangako artinya melewati kayu-kayu besar. Sedangkan Polerusi artinya kalau kita bekerja keras maka kita akan mendapatkan hasil yang banyak.

Lulo Ngganda dilakukan tiga malam, pertama malam ke 13 bulan di langit, atau orang tolaki menyebut tombaralenggea, malam kedua disebut matamolambu dan malam ke tiga adalah mataumehe. Setelah tiga malam ketiga dilakukan lulo ngganda maka selanjutnya dilakukan Mosehe sebagai upacara syukuran atas hasil panen melimpah yang diperoleh tahun ini. Sekaligus membuang kesalahan yang kita perbuat di tahun-tahun yang silam dan tanaman yang tidak menguntungkan di tahun-tahun lalu kita ganti dengan tanaman baru.

Mosehe Ndiolu artinya mosehe dengan cara sederhana dengan menggunakan telur sebagai upacara doa kepada Allah agar  mendapatkan hasil lebih baik di tahun-tahun berikutnya.  Setelah acara mosehe selesai maka dilakukan acara kesenian dan olah raga sebagai bagian dari pesta syukuran yang dirayakan dengan kegembiraan.

Adapun urutan acara Festival Lulongganda terdiri:

Acara Ritual:

Lulo Ngganda

mosehe

Acara Seni:

lariangi

mewuwuho

meoreore wuku

meoreore nggowuna

moanggo

mekabia

metainango

mesongguru

melolama

 

Acara Olahraga:

cakalele/umoara

mekonda’u / pencaksilat

modinggu

mobiti

mehule

tumotadi

metinggo

 

 

Iklan

Mengenal Orang Tolaki


Orang tolaki menyerupai orang Vietnam. Ada juga yang menyamakan seperti orang Jepang. Cara mereka berbicara meledak-ledak, ini menurut Almarhum Prof. DR Rauf Tarimana dikarenakan banyak leluhur mereka dulu tinggal di pinggir-pinggir sungai yang arusnya deras dan di sekitar hutan-hutan rimba belantara tempat mereka membuat ladang secara berpindah-pindah. Oleh karena itu dahulu orang tolaki dikenal sebagai petani-petani lading yang tangguh yang sanggup menggundul hutan yang ditumbuhi pohon-pohonraksasa dengan hanya menggunakan peralatan sederhana seperti parang panjang (opade) dan sebilah kapak (opali). Mereka baru mengenal budaya bersawah pada sekitar tahun 1930-an ketika orang-orang bugis datang menetap di Daerah Mowewe, Kolaka Timur.

Muslimin Su’ud, budayawan Tolaki dalam bukunya Adat Tolaki menyebutkan, Orang tolaki khususnya kaum laki-laki dahulu dikenal sebagai pemburu-pemburu binatang liar seperti; kerbau, rusa dan anoa. Mereka sanggup selama berhari-hari menjelajahi hutan rimba, lembah dan gunung bermil-mil jauhnya hanya dengan peralatan seperti tombak dan anjing pemburu. Praktik ini pula yang hingga kini mereka lakukan sebagai pencari madu hutan maupun pencari rotan di hutan rimba.

Penulis berkebangsaan Belanda Vosmaer mengungkap budaya Tolaki ada kesamaan dengan budaya orang Dayak “koppensnellen” yakni budaya mengayau atau memenggal kepala orang yang dianggap musuh sebagai alat ritual. Tapi di masa sekarang budaya ini sudah lama ditinggalkan. Bagi yang ingin mendalami karakter dasar orang tolaki, maka sebaiknya jelajahi kampong-kampng orang tolaki di pedalaman yang jauh terpencil. Di sana sekarang ini masih dapat ditemukan orang tolaki yang setiap berjalan kemana-mana termasuk hanya bertandang ke rumah tetangga mereka selalu membawa parang panjang yang disandang di bahu yang menjadi kebiasan mereka sehari-hari. Tak perlu takut karena umumnya orang tolaki sopan-sopan, asalkan Anda menyapa mereka duluan. Kalau Anda sempat menginap di rumah orang Tolaki, walau semalam pasti disuguhkan nasi yang lembut serta ayam, walau si empunya rumah terpaksa harus meminjam ke tetangga. Kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun, karena merupakan aib bagi orang tolaki kalau ada tamu yang bermalam di rumahnya tidak dilayani sebaik mungkin, serta member oleh-oleh kepada si tamu bila kembali dengan oleh-oleh seperti seekor ayam kampong atau pun beras ladang.
Lelaki orang tolaki dahulu pakaiannya sangat sederhana, celananya sempit-sempit dan hanya sampai di lutut. Baju mereka umumnya suka model rompi atau potongan baju tanpa lengan dan menyukai warna hitam-hitam. Kalau keluar rumah selalu memakai tutup kepala dengan semacam kopiah dari daun agel, anggrek rawa atau anggrek bulan. Sedang perempuan tolaki kesukaan mereka dahulu memakai kebaya denganj sarung dililit di pinggang. Warna kulitnya putih langsat dan jarang berkulit gelap. Orang-orang luar banyak mengakui bahwa gadis-gadis tolaki cantik-cantik dan pemalu. Perempuan tolaki kalu sudah bersuami terkenal sebagai isteri-isteri yang patuh dan hormat kepada suaminya. Kalau suaminya sedang tidur pantang baginya maupun anak-anaknya menginjak lantai keras-keras. Kalau waktu makan tiba selalu suami yang didahulukan dan kalau dalam sajian ada lauk pauk seperti ayam, maka kepala, buntut, dan daging dada harus untuk suami, selebihnya baru untuk anak-anak.

Laki-laki orang tolaki kalau duduk pada umumnya suka duduk bersila dengan anggapan bahwa, duduk seperti itu adalah duduknya kaum terhormat dan duduk tau adat. Kalau mereka berbicara dengan siapapun apalagi dengan bangsawan mereka selalu didahului dengan ucapan Inggomiu yang artinya tuan yang saya muliakan. Terlebih lagi kalau dalam suatu acara pertemuan adat Membesara dengan kalosara. Apabila ada acara semacam ini maka mereka selalu bersikap diam karena sangat hormat dan takut kualat kepada kalosara dengan anggapan bahwa kalosara itu adalah symbol supremasi hukumn adat mereka yang apabila tidak dihormati dan dipatuhi nakan bukan saja masyarakat luas akan menghinakan mereka tetapi juga termasuk keluarga mereka sendiri. Kalosara sendiri adalah sebuah lingkaran rotan kecil bulat yang dipilin tiga yang kedua ujungnya dipertemukan dalam simpul ikatan tertentu.
Di zaman kekuasaan pemerintah kolonial belanda memang sudah cukup banyak catatan-catatan etnografis tentang orang tolaki yang dipublikasikan oleh para etnolog dan misionaris belanda. Sebagai contok dua buku yang ditulis H Van Der Klift seorang pendeta militer belanda yang pernah tinggal di wilayah mowewe-sanggona hulu-lanbuya-amesiu-kendari-wolasi dan terakhir di toubonto, yang masing-masing berjudul; De Ontwekeling van het Zendingwerk op zuid Oost Celebes (1918); 20 Huidege Stand Het Zendingop zuild Oost Celebes (1925). Juga tulisan dari DR Alb. C. Kruyt yang meneliti di daerah Kolaka dengan buku berjudul Een en Anderover de Tolaki van Mekongga (1920); juga buku catatan perjalanan dari Vosmaer tentang teluk kendari (1902) berjudul Reisen in Celebes, Vonk (1920). (JOSS)

Menjaga “Menara Air” Pulau Kabaena

9Dua puluh lima wisatawan asing menginjakkan kaki di Pulau Kabaena. Mereka datang dari benua yang jaraknya bermil-mil, demi menikmati keindahan alam Desa Tangkeno. Saat tiba, para turis yang mayoritas pelajar itu, mendapati kehidupan yang berbeda, berbicara dengan orang-orang lokal yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Sebagai keturunan Mokole Kabaena, penduduk Tangkeno masih menjalani gaya hidup tradisional. Mereka berbicara dalam bahasa tradisional Tokotua, dan berladang sebagaimana yang dilakukan leluhur mereka selama berabad silam. Pada hari-hari tertentu, mereka berkumpul di alun-alun untuk menonton tarian lumense yang diiringi oleh suara tabuhan tambur. Lumense jenis tarian yang dibawakan para wanita tua dengan gerakan gemulai bak gadis belia.

Setiap rumah di tangkeno adalah rumah bagi tamu yang berkunjung. Rumah-rumah yang semula ditinggali pribadi, disulap menjadi homestay.  Walau tak senyaman menginap di hotel, namun kebutuhan dasar tamu, seperti, makan, kamar tidur dan MCK  sudah dapat terpenuhi bagi wisatawan. Perubahan sosial masyarakat berlaku semenjak desa berpenduduk 210 KK itu ditetapkan sebagai desa wisata, tahun 2013 silam. Ketika itu, seluruh warga Tangkeno menyambut dengan berbenah. Membekali diri mereka dengan pengetahuan mengelola wisata.

Demi menjaga nama baik pariwisata, warga sepakat untuk menjaga kebersihan lingkungan desa. Warga menyediakan tempat sampah di halaman rumah masing-masing. Di sudut desa, terpasang papan pengumuman bertuliskan, “Buanglah Sampah Pada Tempatnya, Meski Hanya Bungkusan Permen Atau Puntung Rokok”.

Sebagai destinasi wisata baru, tentu warga merasa masih memiliki banyak kekurangan, terutama soal penguasaan bahasa asing. Bahkan, hingga kini belum ada warga tangkeno yang mampu berbahasa ingris dengan baik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi warga penggiat wisata di Tengkeno.

Nah, soal penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, Madjid Ege punya pengalaman pahit saat bersama para turis asing. Sekali waktu, Madjid dibuat bingung dengan ulah seorang turis  yang menyodorkan pertanyaan yang berbahasa Inggris. Untuk beberapa saat Madjid terdiam menatap bule muda di hadapannya itu. Lalu, dalam mimik serius, Madjid  menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Kabaena. Kontan si bule pun dibuat kebingungan, karena Ia sama sekali tidak mengerti bahasa Kabaena. “Saya mau jawab apa? Saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi Saya jawab saja pakai bahasa Kabaena,”kata Madjid.

Di waktu senggang, Kepala Desa Tangkeno, Abdul Madjid Ege menyambangi tamu-tamu asing itu. Pria uzur itu sebenarnya cukup senang dengan kehadiran mereka, namun rasa penasaran mengganjal pikirannya. Ia lalu bertanya pada seorang guru pemandu,  “Kenapa harus ke Tangkeno, Apa yang membuat Anda tertarik  datang ke sini? Dan kenapa Anda membiarkan  mereka (turis pelajar) berjalan kaki menyusuri perkampungan yang letaknya di ketinggian?,”

Madjid mendapatkan jawaban mengejutkan. “Saya sengaja mengajak mereka berjalan kaki, agar mereka mengerti, bahwa, alam itu seperti ini,”jawabnya dengan bahasa Indonesia minus. Sang guru mengaku, di negerinya, Ia dan anak didiknya tidak menemukan pemandangan alam yang indah seperti di Tangkeno. “Saat keluar rumah, Kami langsung tertuju  gedung-gedung tinggi. Jadi kami memutuskan ke sini dengan harapan agar mereka  mengerti, bahwa, masih ada alam yang seperti ini.,”ungkap sang guru.

Dua hari adalah waktu yang padat bagi para turis melakukan eksplorasi wisata di tangkeno. Mereka mengunjungi situs-situs sejarah, menjelajahi hutan desa, memotret kehidupan warga hingga berendam di sungai tangkeno.

Legenda Abdul Madjid Ege

Semangat Abdul Madjid Ege tak rapuh, meski di usianya yang tergolong sepuh, 73 tahun.  Lelaki gaek ini masih cukup kuat mendaki bukit-bukit di Tangkeno. Berjalan berkilo-kilo jauhnya, mengurusi rakyat hingga  berdikusi sampai larut malam. Ingatannya tajam, bercerita dengan detil setiap senti sejarah negeri Tokotua.  Sesekali Ia melempar kelakar kepada jurnalis-jurnalis muda yang  meminta berpose kepadanya.  “Sebenarnya Saya sudah tidak ingin lagi difoto. Malu melihat wajah saya yang tua,”ujarnya sembari tertawa renyah.

Abdul Madjid Ege adalah tokoh sekaligus budayawan Kabaena. Ia lahir di Tangkeno 6 Agustus 1945. Oleh warga Abdul Madjid Ege dipercaya sebagai Kepala Desa Tangkeno. Pribadi  yang ramah dan senang bercerita.

Di balik sikap ramahnya, Madjid sebenanya sosok peodal yang agamais. Ia masih kukuh mempertahankan tradisi budaya Kabaena di tengah kerasnya benturan modernisasi. Untuk beberapa hal, Madjid menerapkan larangan keras bagi warganya untuk tidak minum minuman keras. “Selain haram, miras adalah pemicu kerusakan ahlak,”kata Madjid.  Bagi yang melanggar, maka  sanksi keras diterapkan, yakni pemberlakukan hukuman adat, berupa pukulan rotan di tubuh. Sanksi adat ini dipatuhi warga, karena itu Tangkeno aman dari segala tindakan  kriminal.

Meski begitu, Madjid Ege cukup moderat terutama untuk urusan adat istiadat. Sistem perkawinan orang moronene yang terbilang pelik  dapat dibuatnya jadi sederhana. Dalam urusan adat perkawinan misalnya, jika dahulu dalam adat biasa ditetapkan kebutuhan yang harus ditanggung seorang lelaki jika yang menikahi gadis Kabaena, yakni berupa mahar beras dan kerbau. “Menikahi orang biasa, mahar adatnya 4 ekor kerbau, sedangkan menikahi  kaum bangsawan, maharnya 8 sampai 12 ekor kerbau,”ungkapnya.  Karena kerbau semakin mahal dan langka, maka dapat diganti sapi. Kita tidak ingin memberatkan mereka yang mau menikah, jadi ya disesuaikan saja semampunya,”kata Madjid.

Jarak Desa Tangkeno sebenarnya tak cukup jauh dari kota Kecamatan Kabaena Tengah di Sikeli, yakni, kurang lebih 17 KM saja. Namun, dengan posisi desa yang berada paling ujung, membuat pembangunan infrastruktur agak tertinggal dibanding  dari desa-desa lain di Kabaena.  Terutama infrastruktur jalan yang mulai rusak serta longsor di beberapa titik. Kondisi yang membuat pengendara harus ekstra hati-hati melewati jalan rusak menanjak dan berjurang cukup dalam.

Sebelum mencapai Tangkeno, kita akan melalui perkampungan warga yang dibangun di perbukitan hingga ke kaki lembah. Sepanjang jalan wangi cengkeh menyebar menggoda hidung.  Suhu udara pun perlahan terasa mulai sejuk dan berangin. Di sepanjang jalan, dinding-dinding  bukit telah dipenuhi tanaman.

Tanah Tangkeno cukup subur untuk segala jenis tanaman. Suhu yang dingin membuat  tanaman jangka panjang seperti cengkeh, kopi, jambu mete, enau hingga kelapa leluasa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Beberapa warga, bahkan, pernah mencoba menanam pohon apel. Sayangnya, bibit pohon apel bantuan pemerintah itu sebagian besar mati akibat dimakan ternak kambing. “Mereka menanam tapi tidak menjaganya. Sehingga kambing leluasa memakan bibit  pohon apel,”ungkap Madjid. “Ada beberapa pohon apel  yang tumbuh besar, bahkan sempat berbuah, walau buahnya kecil-kecil,”kata Madjid.

Dulu, perkampungan ini bagian dari desa induk Enano. Tangkeno sendiri merupakan desa pemekaran dari Desa Enano. Pada awal pemekaran, Desa Tangkeno bernama Desa Enano di Tangkeno, sedangkan Desa induk disebut Desa Tangkeno di Enano. Perubahan nama dari Desa Enano di Tangkeno menjadi Desa Tangkeno terjadi pada tahun 2013. Mayoritas penduduknya berkerja sebagai petani. Sebagian lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang hasil bumi.

Umumnya, penduduk Pulau Kabaena membangun pemukiman di lembah-lembah gunung yang terdapat aliran sungai dan sebagian lagi memilih bermukim di pesisir pantai. Di lembah, mereka menggarap tanah dan bercocok tanam. Sejak lama, tanah yang subur menjadikan sektor pertanian sebagai penyokong utama ekonomi warga Kabaena. Tak heran jika kerajaan buton saat itu menjuluki daerah ini dengan nama “kabaena” yang artinya negeri penghasil beras, meski orang-orang eropa lebih suka menyebutnya sebagai “comboina”. Orang-orang pribumi sendiri menyebut kampung halaman mereka sebagai tokotua. Nama “Tokotua Wonuanto” diabadikan warga di gerbang rumah berdampingan dengan tulisan nama desa dan kecamatan.  “Jadi Tokotua adalah nama lain dari Kabaena,”kata Abdul Madjid Ege.

Letak Desa Tangkeno berada di ketinggian, sekitar 650 meter dari permukaan laut (Mdpl), tepat di bawah kaki gunung Watu Sangia memiliki ketinggian 1100 Mdpl. Suhu udaranya cukup dingin.  Terlebih di bulan Oktober. Angin bertiup kencang, membuat atap-atap rumah seolah mau lepas dari jepitan. Di bulan itu warga menyiapkan jaket dan selimut tebal.  Di musim tertentu, awan akan sangat dekat dengan kepala Anda. Tak heran jika Desa Tangkeno dijuluki dengan nama “Negeri di Awan”.

Gunung Sangia Wita sebenarnya lebih rendah dari tiga gunung lain, masing-masing Gunung Sabampolulu yang memiliki ketinggian 1,500 mdpl (gunung tertinggi di Sulawesi Tenggara),  Gunung Puputandasa dan gunung Putolimbo yang memiliki ketinggian 1,200 Mdpl. Sedang di bagian depan ke empat gunung tadi berdiri kokoh gunung Watu Sangia (1,100 meter Mpdl).

Sangia Wita berarti Tanah Dewa, Watu Sangia berarti Batu Dewa.  Sedangkan, Sabampolulu artinya muncul dan mengejar. Sabampolulu sendiri memiliki arti muncul dan mengejar. “Jika dikaitkan dengan rencana Kabaena  menjadi daerah otonomi baru maka berarti nama Sabampolulu menjadi strategis, yakni, daerah baru yang mengejar ketertinggalan dari daerah lain,”ujar Madjid Ege.

Sejak dulu gunung-gunung Kabaena menjadi incaran para investor tambang. Di jaman penjajahan, tentara Jepang pernah berusaha untuk menambang nikel di kawasan ini. “Saat datang, Mereka (Jepang) memaksa rakyat menggali tanah dan membawanya ke kapal yang berlabuh di Sikeli,”kata Marudi, warga Tangkeno. Tak heran banyak terdapat lubang-lubang galian di sekitar gunung Sangia Wita, Puputandasa dan gunung Putolimbo.

Perang berakhir tak berarti penjajahan sumber daya alam pergi dari Kabaena. Kabaena menjadi daerah incaran investor asing. PT INCO, Tbk, bahkan, mengklaim wilayah  kabaena di bagian selatan dan tengah menjadi wilayah konsesi mereka, namun urun ditambang tanpa alasan yang jelas.

Booming tambang di tahun  2008 silam, negeri tokotua diserbu perusahaan tambang, dari  investor luar hingga lokalan. Tanah di seantero pulau Kabaena tak ada yang tidak dikapling. Tambang benar-benar mengubah pola hidup rakyat. Mereka  yang terlanjur tergiur duit instan berlomba menjual tanah. Budaya dan kearifan lokal pun terpinggirkan.  Kondisi yang membuat Madjid Ege resah.  “Dulu orang tua kami punya falsafah yang kuat atas tanah yang wajib dijunjung tinggi. Kehadiran tambang telah membuat orang-orang kabaena silau mata. Falsafah  leluhur itu telah diabaikan,”kata Abdul Madjid Ege.

Bagi Madjid, tanah adalah ruang hidup orang-orang Tokotua. Tak heran tanah benar-benar mendapat perlakuan  istimewa sebagaimana termaktub dalam falsafah hidup orang Tokotua.

4

Tentang itu, Madjid Ege menjelaskan tiga palsafah tentang tanah, yakni, wita wutonto atau Tanah adalah diri kita yang berarti, janganlah menjual tanah karena sama artinya menjual diri kita.

Kemudian, , wita toroanto  atau tanah adalah tempat kehidupan, mengandung arti Tanah adalah kehidupan kita, maka janganlah menjual tanah karena sama saja kamu menjual sebagian kehidupanmu. Dan, wita petanoanto atau tanah adalah kuburan kita yang mengandung arti janganlah engkau menjual tanah, karena sama saja menjual kuburanmu sendiri.

Dengan falsafah itu, orang kabaena saat hendak menjual tanah, maka pantang bagi mereka menyebut menjual tanah, melainkan menjual kebun atau rumah.  “Tidak boleh menyebut  menjual tanah, mengingat  tanah adalah sumber kehidupan kita,”kata Madjid.

Berpedoman pada falsafah itu, membuat Madjid teguh pada pendiriannya. Pria yang pernah meraih penghargaan sebagai Tokoh Anti Tambang dari Organisasi Jaringan Anti Tambang di Jakarta dengan tegas  menolak tanah-tanah di Pulau Kabaena eksploitasi untuk kepentingan tambang. “Walau sebagian besar tanah Kabaena sudah dieksploitasi oleh pertambangan, namun tidak untuk Desa Tangkeno !!!,”tegasnya.

Madjid tak sedikit pun tergiur dengan bujuk rayu pengusaha tambang. Setidaknya itulah yang dilakukan Madjid Ege saat  tiga perusahaan tambang nikel hendak mengeksploitasi tanah di Desa Tangkeno tahun 2009 silam.

Madjid bercerita, saat itu orang-orang suruhan perusahaan silih berganti masuk ke desa membawa surat ijin  menambang yang diterbitkan pemerintah. Bukannya disambut baik, namun justeru ditolaknya dengan keras.

Penolakan itu membuat  orang-orang perusahaan tambang protes dan menanyakan dasar penolakan yang dilakukan Madjid.

“Kepada mereka (orang perusahaan tambang, Red) saya bilang, benar Anda punya ijin dari pemerintah, tapi harus melalui sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat adat. Dan kalau masyarakat adat tidak mengijinkan, maka perusahaan tambang tidak berhak untuk menambang di kawasan hutan adat. Jadi setiap masuk, perusahaan selalu tidak bisa menambang di Tangkeno,”ungkapnya.

Klaim hutan tangkeno sebagai hutan adat, terwariskan turun temurun.  Jejak kejayaan peradaban masa lampau dengan mudah ditemukan di desa ini. Dalam catatan sejarah, kerajaan Tokotua atau kabaena pernah memerintah di sekitar abad 16. Pusat kerajaan berada di Tangkeno. Situs sejarah Benteng Tawulagi yang menjadi  tempat pelantikan mokole (raja), merupakan bukti kuat bahwa Kabaena pernah menjadi pusat Kerajaan Moronene.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran para ahli sejarah dan budayawan, bahwa, di wilayah daratan tenggara Sulawesi sebagai asal muasal etnis Moronene Kabaena, tidak ditemukan benteng seperti di Kabaena. Itu membuktikan pusat Kerajaan Moronene memang di Kabaena, bukan di wilayah daratan. Di Benteng Tawulagi, kata Abdul Majid Ege, selain masih tampak batu besar dan agak tinggi tempat melantik Mokole, juga terdapat sebuah meriam besar. Dulu, kemungkinan besar untuk melawan penjajah Belanda maupun Tobelo.”Tobelo merupakan sekelompok orang pada zaman dulu yang kerjanya sebagai perompak laut, bahkan tidak segan-segan merampas dan membunuh warga di daratan,” katanya. Menurut Abdul Madjid, benteng-benteng di Kabaena diperkirakan didirikan pada tahun 1600-an yang digunakan sebagai tempat persembunyian dan tempat bertahan dari para musuh.

Selain  Benteng Tawulagi, masih ada beberapa benteng lain, yaitu, Benteng Doule, Tontowatu, Mataewolangka dan Tuntuntari.

Madjid menjelaskan, Benteng Tawulagi merupakan benteng utama sekaligus tempat pelantikan mokole, sedangkan Benteng Mataewolangka merupakan tempat mengintai musuh dari arah selatan, Benteng Doule tempat mengintai dari arah barat dan utara. Serta benteng Tuntuntari dan Tontowatu merupakan benteng mengintai dari arah timur. Kemakmuran tercipta seiring dengan tumbuh suburnya pertanian, yang dibarengi dengan berkembangnya khasanah budaya, seni dan kearifan lokal.

Keberadaan situs-situs  sejarah masa lalu menjadi bukti tak terbantahkan, sekaligus menjadi alat perjuangan bagi masyarakat tangkeno untuk menjadikan desa wisata sekaligus alat untuk menolak kehadiran tambang.

Terlebih dicanangkannya Desa Tangkeno sebagai Desa Wisata, setidaknya membuat Madjid Ege sedikit bernapas lega. Menjadikan desa berpenduduk 200 KK  sebagai destinasi wisata berarti telah ikut menyelamatkan daerah Tangkeno dan sekitarnya dari kerusakan akibat ancaman ekspoitasi tambang.

Sebagai Ketua Adat, harapan Madjid Ege memang tidak muluk-muluk. Ia hanya ingin agar tanah kelahirannya itu  tetap lestari. Berbicara dihadapan belasan wartawan, nada suara Madjid memelan. “Ketika bentang alam kita rusak, apalagi yang mau dilihat. Hari ini, boleh saja kita mencari kekayaan dari pertambangan, tetapi pernahkah kita berpikir, bahwa, di hadapan kita masih ada anak cucu kita yang masih mau menikmati keindahan alam,” ujarnya.

“Hari ini kita boleh perkaya diri, tapi ketika alam ini  hancur, pernahkah kita pikirkan bahwa ke depan itu masih banyak generasi yang akan tumbuh. Kita yang tua ini akan mati,”tambahnya.

Berada di ketinggian, serta hutan alam yang masih perawan, membuat Tangkeno memiliki nilai strategis bagi  lingkungan hidup di kawasan itu.  Kawasan hutan menjadi benteng pertahanan alam  khususnya pemasok ketersediaan air di kawasan Kabaena Tengah.

Penggiat LSM Sagori, Sahrul Gelo menyebut, di kawasan hutan tangkeno terdapat sungai-sungai besar yang mengalir ke berbagai kawasan di Kabaena Timur, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Barat dan Tengah. Dengan kata lain, hutan dan pegunungan di kabena tengah merupakan “menara air” bagi pulau berpenduduk sekitar 31.000 jiwa tersebut.

Ketegasan Madjid yang didukung warga, secara sadar telah menjadikan Tangkeno sebagai benteng pertahanan alam Pulau Kabaena, yang diharapkan dapat menyelamatkan kehidupan sebagian besar penduduk Tokotua. “Ini yang membuat saya harus bertahan menolak tambang. Kalau saya terima tambang, itu berarti saya ikut menghancurkan kehidupan alam Tangkeno, dan saya akan memikul dosa berkepanjangan. Tidak hanya itu, orang-orang yang tinggal di bawah sana akan protes dan   berdemo di Tangkeno,”kata Abdul Madjid Ege.

Serbuan tambang sempat merambah hingga ke Tangkeno.  Setidaknya, tiga perusahaan tambang saling berebut mengkapling tanah dan bukit-bukit  di Tangkeno untuk dijadikan wilayah konsesi tambang. Namun, Kepala Desa bersama warga desa menentang keras. Mereka sepakat untuk tidak mengijinkan sejengkal tanah pun ditambang di daerahnya. “Tidak satu genggam pun tanah boleh dibawa dari Tangkeno,”tegas Majid Ege.

Sekali waktu, orang sewaan perusahaan mencoba mengambil sampel tanah di wilayah Tangkeno. Mereka memperalat warga dari desa tetangga melakukan penggalian tanah secara sembunyi-sembunyi.  Aksi  ini ketahuan warga   Tangkeno dan langsung melaporkan ke Abdul Majid Ege, selaku kepala desa. Mendapat laporan. darah Madjid kontan mendidih. Lelaki tua itu marah besar dan langsung bergegas menemui para pelaku.   “Saya minta, tanah yang ada di mobil ini tidak boleh dibawa pergi, saya minta tidak segenggam tanah pun kalian turunkan di desa terongko tua. Tanah-tanah kalian ambil ini harus dikembalikan di Desa Tangkeno,”hardik Madjid.

Kepada Madjid Ege, pesuruh perusahaan beralasan mengambil tanah sebagai sampel untuk diperiksa kadar nikelnya. “Mereka bilang hanya mau tau berapa kadar nikelnya. Tapi Saya bilang, tidak perlu kalian tau,”kata Madjid.

Sikap keras Madjid bukan tanpa alasan,  sebab jika perusahaan mengetahui  kadar nikel tanah di Tangkeno, maka dipastikan perusahaan dengan segala cara akan mengeksploitasi tanah di Tangkeno. “Kalau mereka tau kadar nikel di sini, maka itu artinya kami akan kalah. Karena perusahaan itu punya uang. Semua mereka bisa beli. Walau kami harus bertahan, tapi perusahaan bisa meminta pemerintah menekan kami. Perusahaan bisa leluasa karena didukung pemerintah dan mereka itu punya kekuatan untuk tekan kita,”jelas Madjid.

Aksi Madjid membuat orang-orang perusahaan menyerah. Tanah milik desa tangkeno yang sudah diambil langsung diturunkan dan setelah itu langsung pulang. “Perusahaan gunakan orang desa sebelah untuk mengambil sampel tanah, karena tidak berani mengambil orang tangkeno karena pasti saya pasti larang,”.

Madjid cukup sadar jika sikap kerasnya  menentang kehadiran tambang di desanya, memiliki konsekuensi besar, bagi diri dan keluarganya. Namun, tanggung jawab  sebaai ketua adat sekaligus kepala desa membuatnya teguh memilih berada di jalur yang dianggapnya benar.

“Saya tidak tau ke belakang nanti, saya tidak tau apakah anak-anak itu masih mau bertahan seperti saya atau tidak,”kata Madjid. “Tapi untunglah desa ini sudah menjadi desa wisata, semoga selalu terlindungi dan tidak lagi diganggu dengan tambang,”ujarnya.

“ Sangat sayang kalau bentang alam ini rusak, sebab sejak kecil kami ke hutan-hutan yang lebat, rimbun, sangat sayang kalau jadi tandus, nanti tidak ada lagi kesejukan di tempat ini. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan,”.

Air Aren di Kabaena Tengah

Semula saya mengira air enau atau aren itu mengandung alkohol. Ini tak lepas dari cerita miring tentang minuman keras di beberapa daerah yang berbahan air enau. Di Kabupaten Muna misalnya, air enau disebut Kameko, di Bombana orang menyebutnya Konau, sedangkan di Sulawesi Selatan disebut Saguer. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari pembuat gula aren di Desa Tangkeno, barulah saya mengerti, jika air aren yang sebenarnya  adalah berasa sangat manis dan jika diminum tidak memabukkan. Air aren lebih nikmat jika dimasak hingga mendidih dan jika hidangkan saat hangat, sensasinya membuat tubuh segar bugar. Oleh petani, air aren sendiri adalah bahan baku utama membuat gula aren atau gula merah.  Inilah yang banyak dilakoni warga di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Berikut ulasannya.

Dalam perjalanan jurnalis trip yang duigelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, medio Agustus 2016, saya dan belasan jurnalis mendatangi sentra penbuatan Gula Aren yang berjarak  sekitar dua Kilo Meter dari Desa Tangkeno. Letaknya,  di lembah yang subur, penuh dengan aneka tanaman jangka panjang. Saat tiba, hari masih sangat pagi. Matahari belum nampak di ufuk. Kami mendapati Amar (26 tahun) bergulat dengan asap pekat di dalam gubuk miliknya. Sesekali Ia menyeka matanya  yang terus berair dengan kain baju yang disampir di bahu. Asap berasal dari proses pembakaran kayu  di tungku tanah yang dibuat khusus dengan cara melubangi tanah seukuran satu meter.

Ya, setiap pagi buta, pria bertubuh jangkung itu sudah berkutat dengan pekerjaan membuat gula aren. Kedua tangannya terus bekerja. Tangan kanan mengaduk-aduk air nira dalam wajan tua yang telah mendidih. Sesekali tangannya mengipas bara kayu  di tungku tanah agar api tetap menyala.

Bagi Amar pekerjaan ini telah dilakoninya sejak masih duduk dibangku kelas 4 sekolah dasar. Pengetahuan itu turun dari ayahnya, Burhan,  yang juga seorang pembuat gula aren di Desa Tangkeno. “Ini sudah semacam bisnis keluarga, dan membuat gula aren  sudah turun temurun,”ujar Amar.

Gubuk berukuran 6 x 5 meter dan berdinding papan kayu dibangun Amar di pinggir jalan desa, tepat di area kebun jengkeh miliknya. Ia tak sendiri bekerja di gubuk itu. Sehari-hari Ia ditemani, Rahul dan Gunar yang masih kerabat dekatnya.  Namun di hari itu, kedua rekan Amar berhalangan hadir, membuat pemuda asal Tangkeno itu harus bekerja ekstra. Bekerja memproduksi gula aren memang tak gampang, karena, memerlukan beberapa tahapan pekerjaan, seperti, kegiatan menyadap air aren, memasak air aren hingga proses pencetakan. Karena kerumitan itu, warga menyiasati dengan membentuk kelompok  usaha bersama.

Di seantero Pulau Kabaena, Desa Tangkeno dikenal sebagai desa penghasil gula aren bercita rasa tinggi.  Karena kualitas gula yang dihasilkan cukup baik, maka banyak pedagang dari Sikeli dan sekitarnya memesan gula di desa ini. Setidaknya, terdapat 10 kelompok usaha gula aren di desa itu. Salah satunya kelompok usaha milik Amar.  Pemuda yang baru saja menikah itu mengaku, dalam seminggu Ia dapat memproduksi gula aren sebesar 300 Kg. Namun, semua tergantung pesanan.  Sebongkah gula aren dihargai 7000 rupiah, ukurannya kecil karena dicetak dalam batok kelapa.

Di Tangkeno, bahan baku air aren tidak lah sulit, sebab, pohon-pohon  aren tumbuh subur di hutan desa, khususnya di  lembah-lembah bukit  dekat sumber air.  Ada juga pohon  aren yang tumbuh di areal perkebunan warga. Setiap pohon aren diberi tanda khusus  berupa bambu betung berdiameter 30 cm dan memiliki panjang satu meter, lengkap dengan nama pemiliknya. Bambu tak sekedar sebagai penanda hak milik, tetapi berfungsi sebagai penyimpanan air nira yang telah disadap.

Sayang, tradisi membuat gula aren tidak lagi dilakoni banyak orang di Kabaena, seiring kehadiran pertambangan di Pulau berpenduduk 30 ribu jiwa tersebut. Pola hidup warga yang dulunya sebagai petani aktif, perlahan berganti menjadi masyarakat konsumtif. Banyak warga kini telah menjual tanah dan areal perkebunan mereka ke investor tambang  karena tergiur uang instan.

Kondisi yang membuat penggiat LSM Sagori, Sahrul Gelo, sedih sekaligus geram dengan sikap pemerintah daerah yang terus mengeluarkan ijin tambang di daerah itu. “Terdapat 30 Ijin Usaha Pertambangan di Pulau Kabaena.  Pemberian ijin tambang di Pulau Kabaena telah mengubah perilaku sosial dan budaya di masyarakat Kabaena. Masyarakat yang dulunya sebagai petani kini menjadi buruh tambang.  Warga kehilangan mata pencaharian utama mereka sebagai petani karena tidak ada lagi lahan yang dapat digarap,”ujar Sahrul Gelo.

Ancaman hilangnya pangan lokal kini semakin di depan mata. Hasil penelitian LSM Sagori, salah satu lembaga yang bernaung di lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan telah 15 tahun bekerja di Pulau Kabaena, menemukan fakta mencengangkan, dimana, saat ini ketergantungan masyarakat dengan pangan impor telah mencapai 90 persen.  “Dulu pangan lokal  cukup tersedia di Kabaena, karena hampir setiap warga memiliki areal pertanian sendiri. Kita mau makan beras merah, sayuran dan daging semua tersedia dengan mudah. Nah, kini daun kelor saja sudah diimpor dari luar kabaena, ini sangat ironis,”kata Sahrul Gelo.

 

Naskah dan Foto: Yoshasrul 

Savana di Kampung HukaEa LaEa

Angin berhembus pelan di awal Desember 2015, saat kami melewati kawasan savanna di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Tepat  empat bulan musim panas menerjang dan membuat kering seluruh permukaan tanah termasuk kawasan itu. Musim panas yang panjang telah menyebabkan sebagian besar vegetasi savana mengering dan sebagian telah hangus terbakar, berubah menjadi arang.

Gelombang panas tahun ini menjadi rekor terpanas sepanjang masa. Dihasilkan dari rangkaian gelombang elnino menerjang sepanjang kawasan Asia hingga ke semenanjung Australia. Gelombang yang telah menyebabkan kerugian cukup besar bagi alam dan  membakar  lebih dari separuh areal vegetasi savanna di TNRAW seluas 30 ribu hektar. Padahal, vegetasi savana di taman nasional ini memiliki ciri dan keunikan yang khas, karena merupakan asosiasi antara padang rumput dengan tumbuhan agel, lontar dan bambu duri serta semak belukar, juga tumbuhan di sepanjang sungai-sungai di padang savana tersebut.

Kemarau panjang  juga nyaris merenggut kehidupan sekumpulan kecil pohon cemara  laut yang tumbuh subur di tengah padang savanna. Daun cemara berbentuk seperti jarum laut serta berwarna hijau-keabu-abuan sebagian telah berubah menjadi kuning kecoklatan akibat terpapar panas.

Cemara laut adalah salah satu jenis cemara dari golongan Casuarina. Tumbuhan ini juga memiliki sebutan lain yaitu Australian pine dan beach she-oak. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat dengan cemara sumatera dan cemara gunung. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus, dan pepagan berwarna coklat-keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal, dan beralur. Pepagan cemara laut berwarna kemerahan dan berbau harum.

Mengeringnya pepohonan berdampak pada kehidupan satwa sekitarnya. Penemuan beberapa ekor bangkai tikus di sekitar pepohonan menjadi bukti betapa dasyatnya musim panas tahun ini. Bangkainya mengering ditemukan tertelungkup di batang cemara  dengan gigi tajam menguning.

Kampung Adat

 

Musim panas membuat debit air sungai LaEa kian menipis. Air sungai tak lagi mampu menyuplai air ke areal persawahan penduduk. Pun air tak lagi  mengairi sungai-sungai kecil di dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) yang selama ini menjadi sumber kehidupan flora dan fauna. Sungai LaEa mengalir tepat di bawah kaki Gunung Tawunaula.  Dalam cerita legenda masyarakat Moronene, Gunung Tawunaula dipercaya sebagai tempat pertama kalinya Oheo atau dewa langit turun ke bumi dan kemudian menjadi raja Moronene pertama.

Saat berkunjung di Kampung HukaEa LaEa,  Gunung Tawunaula terlihat jelas dari  balai adat Moronene. Keberadaan gunung seolah menjadi pelecut  semangat warga untuk terus mempertahankan nilai-nilai adat  peninggalan masa lampau masyarakat HukaEa LaEa di negeri penghasil emas itu. Warga sepenuhnya masih memegang teguh ajaran nenek moyang mereka,  termasuk semangat gotong royong membangun balai adat tersebut.

Rumah adat dengan ragam corak yang  didominasi warna biru dan kuning itu,  dibangun di sebuah tanah lapang tepat di tengah kampung. Dibangun murni dari swadaya masyarakat kampung. Di sanalah pusat aktifitas adat istiadat dilakukan, seperti perkawinan dan menyelesaikan perselisihan antara warga, serta mengadili warga yang melanggar aturan adat.

Selain membangun balai adat, kaum lelaki secara suka rela mendirikan  boru-boru atau pondok kecil yang berfungsi untuk menyimpan hasil bumi. Sedangkan, kaum ibu membuat aneka panganan untuk mereka yang kerja bakti.

Sawah milik masyarakat adat Hukaea Laea tak luput dari bencana kemarau panjang tahun ini. Debit air di sungai Laea yang selama dipakai petani  mengairi areal persawahan kian susut dan tak lagi mampu menjangkau irigasi. Akibatnya petak-petak sawah menjadi kerontang karena tidak dialiri air, membuat  petani HukaEa benar-benar tak berdaya.

Perkampungan orang Moronene yang terletak di daerah hutan yang memiliki berbagai tipe ekosistem, seperti: ekosistem bakau (mangrove), hutan pantai, savana, hutan hujan pegunungan rendah, dan ekosistem rawa yang sarat dengan keindahan dan kekayaan sumberdaya alamnya. Oleh sebab itu, seluruh ekosistem yang terdapat disekitar kampung orang Moronene telah menjadi habitat berbagai jenis kehidupan liar. Salah satunya kampung moronene di kawasan HukaEa LaEa.

Sebagian besar orang Moronene HukaEa LaEa bekerja sebagai petani dan tidak mengeyam pindidikan formal. Mereka ditasbihkan sebagai etnik tertua dan pertama yang mendiami dataran Sulawesi Tenggara. Saat ini, mereka umumnya bermukim dan menyebar di sebelah selatan Sulawesi Tenggara dan salah satu kampung (tobu) tertuanya adalah tobu HukaEa LaEa.

Mansyur Lababa menjelaskan, nama HukaEa sendiri  diambil dari dua suku kata, yakni, Huka dan Ea. Huka artinya melinjo sedangkan Ea berarti besar. Jadi arti Hukaea adalah Melinjo yang besar. Penamaan itu tak lepas dari banyaknya tanaman melinjo yang tumbuh di daerah itu. Sedangkan LaEa memiliki arti Sungai Besar.

Kampung HukaEa LaEa juga punya nama lain yakni, kampung Wukulanu  yang artinya biji atau tulang agel, mengingat banyaknya tumbuhan agel hidup di daerah itu. “Masa itu, masyarakat menggunakan  biji agel untuk kebutuhan ramuan pondok kebun  atau rumah kecil untuk beristrahat,”kata Mansyur Lababa.

Pondok kebun dalam istilah moronene disebut  bantea   atau boru-boru (pondok kecil). Pondok ini berlaku di jaman tobu jauh sebelum adanya istilah kampung. Tobu sendiri merupakan wilayah yang belum tertata, saat masyarakat masih hidup berkelompok/ berkumpul.

Oleh warga, biji agel sendiri dijadikan sebagai pengikat rumah, sedang daunnya digunakan  untuk atap. Sementara dinding dan lantainya menggunakan bahan dari bambu. Selain untuk pengikat, biji agel digunakan untuk dinding rumah  dan ada juga warga yang  menggunakan daun rumbia atau alang-alang untuk atap rumah.

Rumah-rumah berbahan biji agel warga HukaEa ini terakhir disaksikan  sekira tahun 1994, berdiri kokoh di sepanjang kampong. Namun saat  operasi sapu jagat yang gencarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, rumah tradisional tersebut dibumihanguskan karena menanggap warga merambah kawasan TNRAW. Saat itu rumah-rumah warga dirubuhkan dan  dibakar, sedang penghuninya diusir ke luar dari taman yang merupakan tanah leluhur mereka.

Kampung HukaEa LaEa punya cerita panjang dari masa ke masa, tak hanya soal tradisi adat istiadat yang dikemas dalam budaya nan besar, tetapi eksistensi perjuangan masyarakat yang tak kenal lelah mempertahankan tanah leluhur mereka demi eksistenis adat istiadat dan budaya sebagai identitas etnik Moronene khususnya di kampung HukaEa.

Dua puluh tahun berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat  memang bukan waktu yang singkat, karena harus ditebus dengan darah, keringat dan air mata.

Masyur Lababa, Ketua Lembaga Adat Moronene HukaEa LaEa bercerita,  pengabaian eksistensi kearifan lokal masyarakat adat inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam memanfaatkan sumberdaya alam di sekitar tobu Hukaea Laea. Perselisihan kerapkali terjadi, dimana orang Moronene beranggapan bahwa tobu yang mereka miliki sekarang ini merupakan warisan para leluhur mereka yang harus dijaga keberadaannya. Namun oleh petugas taman menganggap mereka sebagai  kelompok perambah kawasan.  Inilah wujud dari ketimpangan struktur agraria yang dirasakan secara tidak langsung oleh penduduk asli yang bermuara pada konflik vertikal.

Saat ini terdapat 110 KK atau 430 jiwa warga yang menghuni kawasan adat Hukaea Laea. Berada dalam kawasan TNRAW membuat masyarakaat lebih nyaman, karena kearifan local masyarakat adat sejalan dengan fungsi konservasi itu sendiri.

Mansyur Lababa mengaku, dalam aturan adat istiadat, perlakuan terhadap alam agar tetap lestari sangat dipegang teguh secara turun temurun.  Terutama berkaitan dengan keberlangsungan sumberdaya alam disekitar tempat dihidup orang Moronene Hukaea Laea, maka ditunjuk Totongano Lombo dan Totongano Inalahi.

Adapun tanggungjawab Totongano Lombo adalah menangani urusan kehutanan dan lingkungan, mengatur pembagian dan penentuan lahan yang akan dijadikan areal pertanian dan menentukan luas areal lahan setiap warga. Sedangkan Totongano Inalahi bertanggungjawab khusus menentukan jumlah dan jenis hasil hutan yang dapat diambil, menjaga kelestarian air dan mengawasi pengelolaan hutan. Selain yang telah disebutkan juga terdapat Kamotuano Kampo (tempat bertanya segala masalah), Tatangano Kadadi (mengatur satwa dan hewan yang dapat diburu), Kapala (kepala kampung/desa), Serea (menyampaikan perintah kepala kampong ke warga) dan Juru Tulisi (sekretaris).

Sayangnya, dalam perjalanan waktu, kehadiran pemerintahan adat yang dianut orang Moronene sempat tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan tobu-tobu orang Moronene Hukae Laea untuk dijadikan sebagai Taman Nasional.

Kini seiring perubahan negeri, paradigm berpikir pemerintah perlahan berubah.Wakil Bupati Bombana Hj Masyura Ila Ladamay  mengatakan sosialisasi Perda No 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Bombana sangat penting sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat.

Pemerintah bahkan telah mengakui bahwa tobu-tobu orang Moronene harus dijaga kelestariannya dan berharap masyarakat adat Hukaea Laea benar-benar menjadi kawasan adat yang mengedepankan kearifan lokal mereka.

Mansyur Lababa, yang juga  menjabat sebagai  Kapala Kampo HukaEa LaEa menilai Perda No 4 tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Adat Moronene HukaEa LaEa di Bombana sangat penting sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat.

“Setidaknya pengakuan atas eksistensi masyarakat adat Hukaea Laea sudah ada dari pemerintah kabupaten. Ini telah menjadi pegangan bagi warga untuk terus melanjutkan kehidupan dan melestarikan adat istiadat yang menjadi warisan nenek moyang kami,”ungkap Mansyur Lababa. (YOSHASRUL)

Sosmed Ala Ruruhi

rr

Satu yang menjadi kekuatan sekaligus tools  dari kawan-kawan Ruruhi  adalah Social Media. Selain untuk alat komunikasi sesama komunitas Ruruhi,  juga sekaligus sebagai alat promosi untuk memperkenalkan Desa Wisata Namu ke Publik. Keberadaan media social seperti Facebook, Tweeter, You tube, sangat berperan besar dan boleh dikata alat paling vital dalam bekerja mempromosikan Desa Wisata Namu. Kami anggap vital, sebab, hampir 100 persen kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan teman-teman Ruruhi hanya menggunakan alat ini, di tengah resesi moral rezim media mainstream yang tak lagi punya nilai-nilai sosial.

b7d802af-effe-45dc-94b3-09cbca295dbdKawan-kawan Ruruhi mencoba mengangkangi tradisi lama yang terlalu mengandalkan dan menghamba pada media cetak elektronik  untuk mempromosikan sesuatu. Praktik yang dilakukan Ruruhi sebenarnya sebuah antitesa sekaligus ajang pemmbuktian jika promosi tak selalu melulu bicara tentang “money”. Ada pergeseran nilai saat media di satu dekade belakangan kian jauh dari isu publik. Para pemilik dan pengelola media mainstream telah teracuni dengan sistem bisnis hingga bisa dikatakan tak mengenal belas kasihan. “Ada uang  ada berita” itulah yang terjadi saat ini.

Kembali ke soal Peran Penting Social Media, maka menjadi catatan penting bagi ruruhi adalah mengail respon publik atas apa yang tengah dikerjakan di Namu. Contoh, saat pertama kali merilis Desa Namu ke publik, ada banyak respon yang bermunculan, terlebih setelah merilis foto-foto wisata Namu ada banyak sekali tanggapan dan keinginan mereka untuk berkunjung ke lokasi ini. Ini pula yang mendorong beberapa rekan membuat sebuah halaman khusus (fanpage) layaknya blog yang menyediakan informasi tentang Desa Wisata Namu dengan konten yang beragam sesuai dengan keinginan kawan-kawan Ruruhi.  Jadi bagi Kami Social Media memiliki peran besar memperkenalkan Namu ke jagat maya. Social media menjadi alat yang tepat  mempromosikan informasi pariwisata desa Namu, ada banyak sekali foto dan video yang coba kawan-kawan upload setiap hari. Foto dan foto yang dishare tersebut dapat memberikan respons yang sangat cepat,  sehingga informasi menarik yang diberikan akan memberikan efek yang luar biasa.  Kami pun dapat dengan cepat mengabarkan tentang rencana kerja atau pun branding apa yang tengah kami pasang untuk dapat digunakan publik berfoto saat berkunjung di Namu. namu

Pola yang sebenarnya cukup sederhana dengan melihat disekeliling kita, dimana adabanyak sekali orang menggunakan social media untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Baik menggunakan komputer ataupun smartphone. Penggunanya pun semakin meningkat yang artinya pengguna social media sudah luar biasa banyaknya. Hasil dari apa yang dilakukan kawan-kawan dapat sangat terukur , dimana setahun mengawal informasi Namu melalui social media Kami dapat mengetahui trafic jumlah pengunjung ke desa namu. 

Kawan-kawan Ruruhi sangat percaya dengan mempunyai social media seperti facebook, maka publik akan lebih suka dengan kepastian dan kepercayaan serta memberikan rasa aman kepada publik tentang sebuah informasi. Dengan memiliki social media, maka teman, kerabat kita akan melihat  bahwa Namu punya nilai lebih untuk dikunjungi sehingga ini sangat memberikan Desa Namu nilai tambah untuk dikunjungi wisatwan.

Dari pengamalan memperkenalkan Namu melalui medsos, ada banyak komentar dan tentu saja publik  paling senang dengan hal ini karena social media dapat menciptakan  percakapan dua arah dimana para calon pengunjung  tidak perlu menunggu lama untuk sebuah jawaban dari Kami. Dengan Social media akan memberikan Kami  promosi yang kesuksesannya luar biasa. Ini terbukti dengan beberapa kali Namu menjadi  trending topik. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan social media bisa membagikan informasi tentang Desa Wisata kepada temen-temen mereka. ^^^

 

Quo Vadis Pariwisata Konawe Selatan

abk3

Tak dipungkiri Kabupaten Konawe Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hutan, gunung dan laut menjadi magnet yang dapat menyihir siapa saja yang berkunjung ke daerah berjuluk Negeri Laiwoi (Negeri Air). Sayangnya, bagi pemerintah setempat, kekayaan sumber daya alam itu, sebagian besar hanya diperuntukan untuk kegiatan industri ektraktif semata, seperti pertambangan, perkebunan. Alasan yang paling mendasar bagi pemerintah karena dua sektor tersebut dianggap memiliki sumbangan terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Konawe Selatan.

Pemerintah Konawe Selatan seolah terlena dan lupa jika dampak yang ditimbulkan dari investasi industri ekstraktif cukup besar bagi keberlangsungan hidup lingkungan hidup sekitarnya. Investasi di bidang pertambangan misalnya, para pelaku usaha cenderung hanya mengejar keuntungan dan melupakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi ulang lahan galian tambang mereka. Alih-alih melakukan kegiatan reboisasi fakta di lapangan banyak sekali lubang galian tambang yang dibiarkan menganga. Hal yang sama yang dihasilkan dari aktifitas perkebunan kelapa sawit yang terkenal dengan industri rakus lahan.

Aktifitas dari dua sektor ini dengan nyata telah memberikan sumbangsi terbesar pada hilangnya sumber-sumber air bagi rakyat, akibat rusaknya lingkungan di kawasan hutan alam. Kondisi ini, tak hanya hilangnya habitat flora dan fauna alam kita, tetapi juga menyebabkan bencana bagi kehidupan manusia di sepanjang lokasi yang dilalui tambang. Bencana alam seperti kekeringan, longsor, banjir hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan dan di kawasan pesisir pantai akibat tercemarnya laut oleh lumpur tambang, menjadi ancaman serius bagi kehidupan rakyat. Kondisi ini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Palangga, Palangga Selatan, Tianggea, Laonti dan di daratan Landono, Mowila yang terkena dampak perkebunan sawit.16426270_10212161119169056_1975096483761148196_n

Selain dua sektor tadi, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah lama menaruh perhatian pada sektor lain seperti pertanian dan kelautan, yang lagi-lagi dinilai sebagai sektor yang dapat mendulang pundi-pundi PAD Konawe Selatan. Walau sebenarnya, peningkatan PAD dari tahun ke tahun belum pula terlalu maksimal, akibat, minimnya upaya yang lebih kreatif mendorong kemajuan dan peningkatan ekonomi di dua sector ini.

Lantas, bagaimana dengan sektor pariwisata Konawe Selatan? Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten ini hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dengan UU Nomor 4 tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003 beribukota di Andoolo. Wilayah Konawe Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari di sebelah utara, Kabupaten Muna dan Selat Tiworo di sebelah selatan, Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka di sebelah barat, serta Selat Wowonii di sebelah timur. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan Andoolo sebagai ibukota kabupaten. Luas wilayah daratan Konawe Selatan, 451.420 Ha atau 11,83 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) ± 9.368 Km2.16427305_10212161065327710_5479031550616898761_n

Bicara potensi pariwisata Konawe Selatan mungkin tak kalah berkilau dari daerah lain di Sulawesi Tenggara. Potensi pariwisata daerah ini dapat dikata melimpah.Kaya dengan keragaman serta keunikannya dapat menyihir para pelancong wisata. Pariwisata tersebar di alam laut, gunung, hutan hingga daratan dengan khasanah  budaya dan adat istiadat. Semua itu dapat kita lihat kala menjejak tanah pedesaan Konawe Selatan. Kekayaan pariwisata ini tentu belum semua dieksplorasi pemerintah setempat, bukan saja karena wilayah yang terlampau luas, tetapi minimnya sumber daya manusia  khususnya di jajaran birokrasi yang mau tergerak secara suka rela melakukan pendataan potensi yang ada.

Selama bertahun-tahun, dinas pariwisata sebagai intansi teknis hanya berkutat pada spot wisata yang sudah ada dan terjangkau saja, seperti Air Terjun Moramo, Pulau Hari, Kampung Bajo Bungin, dan Pasir Putih Kolono.  Tak sedikit dana yang digelontorkan untuk memoles spot pariwisata Konawe Selatan ini, namun entah mengapa spot pariwisata yang dibanga-banggakan pemda ini tak juga mampu mendongrak  jumlah pengunjung. Dalam beberapa kesempatan, Saya mengunjungi area wisata seperti Moramo, namun selalu kekecewaan yang Saya dapatkan, selain minim pengunjung juga tak ada fasilitas penunjang di tempat itu. Yang ada hanya bangunan  kosong, jembatan yang mulai rusak/lapuk dan tak ada perbaikan fasilitas di sana. Sebuah kondisi yang  berimplikasi pada pendapatan daerah Konawe Selatan. Area yang yang seharusnya bisa mendongrak pendapat asli daerah (PAD), namun faktanya justeru minim pemasukan. Saya banyak mendengar. jika  bantuan anggaran dari kementrian pariwisata  sudah cukup banyak mengalir ke dinas teknis, namun entah kenapa, lagi-lagi pariwisata Konawe Selatan tetap “Mati Suri”. Terakhir dana sebesar Rp 1,5 miliar yang diplot untuk dana revitalisasi lokasi pariwisata seperti Pulau Hari, Air Terjun Moramo dan sejumlah lokasi wisata lainnya, namun hingga kini geliat revitalisasi yang didengung-dengungkan itu nyaris tak terdengar oleh publik. Kondisi yang jauh berbeda dengan pengelolaan  Desa Wisata Namu yang digagas Pemerintah Desa Namu bersama Komunitas Ruruhi Project yang nota bene tidak memiliki anggaran dan tanpa bantuan dana dari pemerintah Kabupaten/Dinas Pariwisata, namun mampu memetakan potensi wisata mereka sendiri, mampu menjadi markerter dengan mempublis kekayaan alam desa mereka sendiri yang berujung terdongkraknya jumlah pengunjung/wisatawan. Sekali lagi semua dilakukan tanpa dana atau anggaran.  Pasti akan banyak pertanyaan sekaligus pernyataan miring soal ini.  Nah, belajar dari praktik pengelolaan desa wisata Namu di Kecamatan Laonti ini tentu mestinya menjadi pembelajaran penting bagi Dinas Pariwisata Konawe Selatan untuk benar-benar bisa bekerja keras dan bekerja ikhlas membangun pariwisata, jika tidak ingin terus terpuruk.

Praktik pengolaan pariwisata ala Dinas Pariwisata Konawe Selatan yang terbilang “buruk” ini, tentu saja sangat disayangkan, sekaligus memantik keprihatinkan publik Konawe Selatan, sebab, harapan  agar rakyat sejahtera sebagaimana yang diinginkan seluruh rakyat  Konawe Selatan  nampaknya masih jauh “panggang dari api”. Sesuatu yang sangat sangat disayangkan, keinginan besar Bupati Surunudin melihat rakyatnya sejahtera, justeru tidak berbanding lurus dengan kondisi di tubuh birokrasinya yang “lambat loading”, penuh intrik dan tentu saja  jauh dari asas keterbukaan.  Yang pasti, apa yang terjadi di sektor pariwisata Konawe Selatan adalah salah satu alat ukur menakar berhasil tidaknya kinerja  pemerintahan Surunuddin Dangga-Arsalim di satu periode kepemimpinan mereka.  Bupati sudah sapatutnya mengevaluasi kinerja bawahannya, khususnya di Dinas Pariwisata, sebab jika tidak program yang dicanangkan  Pemerintah Konawe Selatan tentang “Desa Maju Konsel Hebat” tak lebih dari  sebuah slogan semata.

Sebagai kesimpulan dari catatan ini, bahwa, Tambang harus diakui berimplikasi cepat dengan perekonomian dibanding pariwisata, tapi tetap saja ceritanya menguras alam, dan suatu saat akan habis . Tapi pariwisata duitnya memang lambat asal alamnya dijaga, maka tujuh turunan akan menikmati. Karena tak terbantahkan semua manusia butuh wisata, belum tentu semua manusia butuh tambang. ^^^

Membentuk Pokdarwis Namu

20729734_1297169030392468_2390560920677075663_nKegiatan pariwisata dipastikan menimbulkan konsekwensi dampak yang sudah bisa diperhitungkan, baik dampak positif maupun negatif. Ini menjadi pemikiran kritis dari kawan-kawan Ruruhi Project diperjalanan mengawal Desa Namu menjadi desa wisata. Dalam banyak diskusi yang digelar bersama pemerintah desa dan masyarakat Namu mengemuka banyak harapan, misalnya perlunya ada tindakan  identifikasi, khususnya dampak negatif  yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata , sebab, mengacu dari kegiatan pariwisata di daearah lain tentu memiliki konsekwensi yang harus diterima warga desa. Perilaku yang dibawa para wisatawan menjadi pertaruhan berubahnya gaya hidup warga desa, yang bukan tidak mungkin akan berdampak pada kehidupan sosial, adat istiadat  masyarakat setempat.

Untuk dampak positif, tentu saja diharapkan Namu menjadi desa yang mandiri secara ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam valuasi ekonomi jangka panjang dampak dari kegiatan pariwisata menjadi jaminan bagi warga untuk sejahtera tujuh turunan. Dampak positif lainnya yakni terjaganya keseimbangan ekosistem lingkungan di Wilayah Namu. Pariwisata merupakan benteng pertahanan desa dari degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam sektor industri ektraktif. Dengan berpariwisata, semua komponan masyarakat desa menjadi lebih peduli perbaikan lingkungan mereka.20729273_1298328320276539_8480911411202198814_n

Untuk mengatasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan lingkungan baik yang bersifat fisik maupun sosial dan ini maka Ruruhi Project membangun inisatif membentuk kelompok sadar wisata sebagai perangkat-perangkat untuk menanganinya. Pembentukan Pokdawis Desa Namu merupakan konsensus desa yang selanjutnya SK keanggotan Pokdarwis dilegalisasi oleh Dinas Pariwisata Konawe Selatan.

Pembentukan pokdarwis berawal dari kemauan dan inisiatif masyarakat atau kelompok masyarakat sadar wisata dan kelompok potensi masyarakat dengan rincian jumlah pengrajin kapal 4 orang, pengrajin handycraft 12 dan di fasilitasi oleh Kepala Desa bersama Tokoh masyarakat bermusyawarah untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata. Pada pembentukan awal  Pokdawis Namu,  Arlan ditunjuk sebagai Ketua  Pokdarwis sebagai langkah awal mengawal Desa Wisata Namu. Selain Arlan, 20 warga lainnya diangkat sebagai pengurus sekaligus anggota. Namun masa jabatan Arlan hanya berlangsung tujuh bulan dan hasil evaluasi kepengurusan Arlan dipandang kurang progres sehingga atas permintaan anggota Pokdarwis Arlan akhirnya digantikan oleh Muhammad Dong, tokoh masyararat  Desa Namu yang juga menjabat sebagai LPM Desa Namu.

Selanjutnya Kepala Desa melaporkan hasil pembentukan POKDARWIS kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Surat Kepala Desa NAmu Nomor : tanggal 3 Desember 2016 Perihal Permohonan Pengukuhan Pokdarwis. Pengukuhan POKDARWIS dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan melalui Surat Keputusan nomor :  tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Namu Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Kelompok Sadar Wisata Namu didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Sumber pendanaan berasal dari Swadaya anggota, Aset Pokdarwis, Pemerintahan Desa, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi, Donatur yang bersifat tidak mengikat Mengembangkan kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi serta memiliki kesiapan dan kepedulian di sekitar destinasi pariwisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik.

Tujuan Pokdarwis Namu adalah yakni menanamkan kesadaran tentang nilai-nilai kepariwisataan di Kabupaten Konawe Selatan, Khususnya di kawasan Desa Wisata Namu. Meningkatkan SDM dalam kemampuan untuk menunjang kewirausahaan. Meningkatkan kesadaran berorganisasi bagi seluruh anggota Pokdarwis. Menunjang dan mendukung usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kewirausahaan dan ketertiban. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Namu. Mewujudkan rasa kebersamaan dan kemandirian masyarakat Namu di Kawasan Desa Wisata Namu . Membantu mengupayakan terjaminya ketentraman, ketertiban, dan keamanan untuk menunjang usaha masyarakat Namu. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah wisata Kec. Laonti. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata sekaligus menjembatani kepentingan anggota Pokdarwis dan masyarakat denganPemerintah dan pihak–pihak yang terkait. ^^

Wikoro


Orang Tolaki menyebutnya wikoro alias ubi hutan. Singkong yang tumbuh di hutan ini konon menyimpan racun, namun  setelah diolah jadilah kuliner yang nikmat. Nah bagi kamu yang ingin merasakan sensasi wikoro dapat menikmatinya dengan ikan bakar di Desa Wisata Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.

Beberapa warga setempat  masih mengolah wikoro dalam porsi kecil. Kita dapat menemukan dengan mudah di depan rumah penduduk yang dijemur di pinggir pantai.

 

Cara mengolah wikoro memang sedikit rumit. Warga harus mencarinya ke hutan. Wikoro  hidup menjalar dan memiliki duri  pada batangnya. Mengambilnya harus ekstra hati-hati sebab duri wikoro cukup tajam dan dapat melukai kulit.

Setelah dikumpul wikoro kemudian dikupas dan dilakukan perendaman selama berhari-hari. “Biasanya sampai tiga hari samapi satu minggu,”kata Arlan.

Setelah direndam umbi wikoro kemudian diparut dan dijemur di panas matahari.Gumpalan Wikoro yang sudah kering biasanya bisa bertahan hingga berbulan-bulan.

Dahulu, orang tolaki menyimpan wikoro dalam periode musim tanam padi, sebagai makanan alternative selain nasi dan sagu.

Untuk dikonsumsi, Wikoro atau ubi hutan biasanya dimasak atau dikukus. Biasanya dihidangkan dalam kondisi hangat dan dicampur dengan parutan kelapa setengah tua.

Wikoro juga dapat diolah menjadi berbagai penganan atau kue yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah. Nah, bagi kamu yang penasaran ingin merasakan sensasi kuliner wikoro dapat menikmatinya di Desa Namu sambil berwisata bersama keluarga tercinta.

Pagar Alam Desa Namu

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Saya kembali berkunjung ke Namu di bulan ke empat, saat menjelang siang, di musim panas bulan Januari 2017. Perjalanan menuju perkampungan menyusuri rabat jalan desa yang sepi. Melewati telaga yang mengalir hingga ke bibir pantai. Menyaksikan alam pedesaan yang segar di hamparan karpet hijau perkebunan cengkih yang mulai membunting.
Di hampir semua dusun di namu menjemur hasil bumi menjadi pemandangan tersendiri sepanjang melewati perkampungan di sana. Warga memanfaatkan badan jalan untuk menjemur hasil bumi seperti kopra, jambu mete, cengkeh, lada dan pala. Halaan rumah dan pasir pantai yang hangat membuat biji cengkih dan jambu mete cepat mengering.

Tanah Namu adalah cermin kesuburan. Sepanjang Namu berdiri telah menjadi salah satu daerah penghasil cengkih di Kecamatan Laonti, Konawe Selatan. Sebagian besar hutan produksi di konversi menjadi areal perkebunan. Sejauh mata memandang perbukitan hijau ditumbuhi tanaman produktif. Ini wajar, karena, masyarakatnya memang tipe pekerja keras. Wajar kemudian setiap jengkal tanah dipijak sangat berharga, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.

Tanah-tanah ini memiliki sejarah panjang dan tak lepas dari peran pemimpin-pemimpin Namu sebelumnya, yang menggalakan satu program melalui gerakan desa makmur merata.

Saya bertemu, ibu Fatimah yang tengah menjemur cengkih. Perempuan parubaya itu nampak riang menyambut saya dengan senyum hangat. Ia menyapa dengan bahasa lokal yang saya pahami. Telunjuknya mengarah ke selatan desa. “ Di sana tempatnya,’kata Fatimah menujuk sebuah areal cengkih dan kebun lada yang luas. “Terima kasih,”kataku sambil berlalu. Fatimah memberi petunjuk lokasi areal perkebunan desa.

Saya menuju lokasi yang jaraknya kurang lebih satu kilo meter itu. Di sana saya menemukan hamparan kebun cengkih terbentang luas. Bertemu orang-orang tengah membersihkan lahan. Aroma cengkih menyeruak menusuk hidung.

Kisah desa-desa ini, mirip desa-desa di daratan Konawe, saat masih berjaya di sector pertanian. Dimana hasil panen melimpah dan setiap tahunnya kabupaten yang pernah dijuluki negeri “dewi sri” tersebut mendulang hasil pertanian cukup besar. Sayang seiring waktu, lahan pertanian mulai merana bersama hadirnya industri ekstraktif dan pelan-pelan ditinggalkan para petani. Air tanah menyusut membuat perkebunan kering kerontang.

Dua kilo meter dari Namu. Tepat di Desa Batu Jaya, hamparan tanah hasil galian tambang menumpuk jelas di kawasan bukit di pinggir kaut. Tambang miik PT. PNS ini nampak gersang. Kawsan itu kini tampak sepi. Makam-makam di Desa Namu ini masuk dalam wilayah konsesi nikel, yang sejak tahun 2009 di kuasai oleh PT PNS. Namun sejak 2013 lalu, konsesi lahan PT PNS akhirnya dibiarkan terlantar menyusul pelarangan pengiriman material ore nikel ke luar negeri dan adanya kewajiban perusahaan tambang untuk memiliki smelter atau produksi awal bahan baku ore menjadi biji nikel. IUP PNS sebenarnya telah terbit dengan wilayah mencakup tiga desa masing-masing Desa Batu Jaya, Malaringgi dan Namu.

Ekspoitasi sumber daya alam Laonti ini kian nyata setelah pemerintah Konsel melakukan penerbitan di atas  lahan kawasan kurang lebih 11.000 hektar. Aktifitas penambangan sudah berlangsung di sepanjang pesisir yang menjadi bagian dari kawasan hutan lindung dan kawasan hutan margasatwa Tanjung Amolengu yang merupakan kawasan kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara. Kawasan ini  terletak persis berhadapan dengan Pulau Wawonii dan Buton Utara. Di jalur perairan ini  kapal raksasa biasa lewatsehingga cukup strategis untuk mengangkut ore nikel. Seorang warga datang menghampiri saya. Ia berkelakar jika kawasan yang digunduli  itu hendak diolah dan dibawah dengan kapal menuju keluar negeri. Kelakar itu membuat Saya tersenyum. Sejumlah warga pesisir mengaku jika perusahaan yang mengekspoitasi pulau itu adalah milik ‘orang dekat’ mantan Bupati Konsel, Imran.

Fase penghancuran kawasan hutan Konawe Selatan memang tengah membuat wajah lingkungan negeri ini benar-benar nanar. Setelah Kecamatan di daratan Konsel yang mengalami degradasi lingkungan dan kehancuran ekonomi, bayang-bayang kehancuran juga mulai menaungi Kecamatan Laonti. Daerah penopang ekonomi di bagian timur konsel menjadi areal pencanangan pertambangan baru yang gagas pemerintah kabupaten. Laonti pun diproyeksi  akan menjadi penyumbang PAD sector pertambangan setelah Palangga Selatan dan Tinanggea. Ini didasari dengan hasil penelitian kandungan deposit nikel yang cukup besar yang diperkirakan kurang lebih mencapai satu ton di perut bumi laonti. Tak butuh waktu lama, Pemerintah konawe Selatan mengeluarkan kebijakan menerbitkan IUP lahan tammbang di kawasan hutan konservasi itu. Dalam sekejap lahan-lahan yang bertanah merah itu dikerubuti ‘pemain-pemain baru’ dunia tambang. Wilayah konsesi ini kemudian dikenal sebagai kawasan pertambangan Laonti .
Langkah Pemda Konawe Seatan ketika itu begitu ‘ngotot’ itu benar-benar mulus tanpa menuai masalah. Ini mencuat proses eksplorasi yang dilaksanakan tahun 2010 tersebut dianggap tak menyalahi undang-undang oleh pemda setempat.
Klaim atas kebijakan dan kewenangan yang besar dari otonomi daerah, seolah melupakan hak-hak rakyat di sepanjang kawasan Laonti. Setidaknya tanah, kebun, rumah dan kuburan ini menjadi bukti bahwa rakyat punya hak atas tanah dan air mereka. Perusahaan-perusahaan pun diminta untuk menghormati mereka untuk tidak mengeploitasi semua yang ada di dalam tanah. “Tanah ini bukan hanya berisi nikel, tapi juga berisi belulang manusai yang terkubur din tanah ini,”kata Usman, warga setempat. Hari itu Usman tengah membersihkan kuburan leluhurnya, sebuah tradisi menjelang lebaran tiba. Mungkin saja inilah kali pertama sekaligus kali teraakhir Usman dan warga membersihkan kuburan ini. Sebab, kuburan yang berada di tanah konsesi tambang yang telah di olah itu. Tambang memang merebut segala-galanya dari tanah rakyat. Tak hanya tanah milik orang hidup, bahkan tanah tempat bersemayaam orang-orang yang mati pun diklaim untuk di ambil isinya.
Sayang jeritan hati rakyat, tak membuat pemerintah dan perusahaan-perusahaan prihatin. Bahkan cenderung masa bodoh. “Orang Hidup Saja Bisa dipindahkan apalagi orang mati,”kata-kata ini meluncur dari seorang pengusaha tambang. Sebuah kalimat yang menginjak rasa kemanusiaan. Ini terlontar setelah mendengar adanya banyak kuburan yang berada dalam wilayah konsesi tambang yang akan di eksplorasi tersebut.***

Wisata Namu Versus Tambang

 

tambang

Kecamatan Laonti adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Wilayahnya terletak di pesisir yang berhadapan langsung dengan laut banda yang merupakan kawasan terluar Konawe Selatan berjarak kurang lebih 180 KM dari ibukota Sulawesi Tenggara. Tak heran jika Laonti kerap mendapat cap miring sebagai daerah terbelakang, miskin dan terisolir. Stigma negatif itu pula yang melekat berbagai julukan bagi Laonti, seperti julukan “penjara nusakambangan” bagi Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya yang tidak patuh pada penguasa.

Namun di balik berbagai julukan berbau negatif tersebut, tak banyak yang tau jika Kecamatan Laonti ternyata memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor kehutanan, kelautan, hingga sember daya energi mineral.  Kekayaan alam ini pula yang menyilaukan mata para investor pertambangan. Kandungan deposit sumber daya mineral dalam perut bumi Laonti diperkirakan cukup besar, sehingga menjadi salah satu lokasi yang banyak diincar pemain tambang. Inilah yang dilakukan perusahaan pertambangan nikel PT Panca Nugraha Sakti (PNS) yang mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sejak tahun 2009 silam dengan luas wiayah konsesi 9000 Hektar. Wilayah konsesi ini meliputi tiga desa masing-masing Desa Batu Jaya, Desa Namu dan Desa Malaringgi.

Kehadiran pertambangan di wilayah pesisir Laonti awalnya diterima masyarakat dengan harapan mendapat lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, sejak perusahaan beroperasi warga sama sekali tidak dipekerjakan. Alih-alih mendapat pekerjaan, warga belakangan baru mengetahui jika wilayah kelola pertanian berikut tanah dan tempat tinggal mereka telah dicaplok dimasukkan dalam wilayah konsesi tambang. Warga yang tidak terima kemudian melakukan aksi protes menolak dengan tegas tindakan pencaplokan tanah masyarakat Desa Namu oleh perusahaan PT PNS.tambang3

Sejak kehadiran perusahaan tambang, masyarakat desa Namu benar-benar merasakan ketidak nyamanan dalam beraktiitas, akibat munculnya berbagai konflik sosial di masyarakat. Warga selalu dihantui kehilangan wilayah kelola mereka, sebagaiman perlakukan perusahaan terhadap warga Desa Batu Jaya yang terpaksa kehilangan rumah dan tanah kebun mereka. Warga Namu kuatir perusahaan tambang akan mengambil ruang hidup masyarakat dengan merusak kawasan hutan. Bagi warga, hutan adalah penyambung kelangsungan hidup masyarakat karena telah menyimpan cadangan persediaan air yang cukup besar untuk warga desa Namu. Rusaknya hutan dikuatirkan akan menghilangkan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Hutan, sungai dan laut merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pola kehidupan masyarakat Namu, karena jarak yang cukup dekat dar pemukiman warga.

Ketergantungan masyarakat Namu pada sumber daya hutan cukup tinggi, dimana hasil hutan seperti kayu menjadi bahan utama ramuan rumah warga setempat. Begitu pula, masyarakat  memanfaatkan hasil hutan non kayu, seperti rotan, madu, anggrek, daging hewan buruan sebagai sumber kehidupan dan penghasilan ekonomi keluarga. Ada beberapa alasan sehingga yang menjadi dasar kedekatan dengan sumber daya alamnya, secara geografis perkampungan masyarakat memiliki kedekatan jarak hutan, sungai dan laut, karena desa berada dekat kawasan hutan dan laut. Karena itu ketergantungan dengan hutan, sungai dan laut sangat tinggi, baik untuk berladang dan berkebun serta berburu maupun sebagai tempat memancing ikan.tambang2

Upaya menolak aktifitas pertambangan nikel, tidak hanya dilakukan masyarakat dengan berunjuk rasa, tetapi juga dengan langkah nyata mengembangkan desa wisata, sebagai upaya membentengi daerah kelola SDA mereka dari penguasaan perusahaan tambang. Langkah ini ditempuh, selain sebagai langkah proteksi kawasan kelola warga atas sumber daya alam desa Namu, sekaligus sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Namu. Dengan pariwisata masyarakat berharap mendapat tambahan income ekonomi keluarga, di samping perhasilan dari sektor pertanian dan perikanan. Dengan pengetahuan seadannya, warga mencoba mengidentifikasi sendiri potensi-potensi desa mereka, sekaligus mendorong lahirnya inisiatif pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata. Alhasil, setiap pekan warga bersama pemerintah desa Namu menggalakkan aksi bersih lingkungan, terutama di area kawasan wisata.

Apa yang dilakukan warga dan pemerintah desa, tentu sebuah langkah progresif di tengah ancaman sektor tambang, meski demikian progres percepatan pembangunan desa wisata Namu dirasakan masih sangat lamban oleh warga, terutama terkait manajemen pengelolaan pariwisata desa akibat minimnya kapasitas sumber daya manusia Desa Namu. Harapan agar adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentu sangat diharapkan masyarakat Namu, karena dengan intervensi pembangunan diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih nyata berupa perbaikan infrastruktur sekaligus sebagai alat legitimasi bagi warga Desa Namu menjalankan aktifitas pembangunan pariwisata desa.
Di tengah geliat pembangunan wisata oleh pemerintah desa bersama masyarakat Namu sebagai upaya mendorong peningkatan pendapatan ekonomi desa, nampaknya tidak berbanding lurus dengan kepedulian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Hingga kini, pemerintah konawe selatan tidak juga tergerak memberikan bantuan kepada masyarakat. Kondisi ini memantik kekecewaan masyarakat Namu, karena merasa tidak dihargai dan terkesan dianaktirikan oleh pemerintahnya sendiri. Sikap pemerintah kabupaten Konawe Selatan yang tidak merespon inisiatif masyarakat menjadi poin krusial bagi warga dalam upaya mendorong kemajuan desa menjauh dari ketertinggalan ekonomi. Selama ini kondisi ekonomi warga Namu dapat dikatakan berada di bawah angka rata-rata pendapatan ekonomi masyaraakaat Konawe Selatan, tak heran angka kemiskinan sangat dominan di Desa Namu. Keadaan ini membuat masyarakat sangat bergantung pada program bantuan pemerintah, seperti bantuan beras miskin (raskin) dan program bantuan lainnya yang bersifat pembangunan fisik, seperti program PNPM, dst. ***